Mahfud MD: Jika Informasi Dikelola Tertutup, Maka Negara Otoriter

KAMPAR - Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola yang baik.

"Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) merupakan momen penting dalam menghargai nilai-nilai demokrasi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, juga memberi kesempatan untuk merefleksikan pentingnya keterbukaan informasi dan menghargai setiap upaya yang dilakukan memberikan akses informasi bagi masyarakat," kata Mahfud saat membuka acara puncak peringatan HKIN di Kecamatan Siak Hulu, Rabu (17/5).

Ia mengatakan Hari Keterbukaan Informasi adalah saat yang tepat untuk mengingatkan akan pentingnya akses terhadap informasi yang akurat, objektif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, juga sebagai pondasi bagi demokrasi yang sehat yang memikirkan partisi basis publik dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat. "Jika informasi dikelola tertutup maka negara ini otoriter," kata dia.

Demokrasi adalah tuntutan global conscience (hati nurani global) orang yang mempunyai hal atau aspirasi dan keinginan politik yang sama. Itulah global conscience.

Ada empat global conscience yang tumbuh di berbagai daerah yakni demokrasi. Demokratisasi di dalam kehidupan pemerintah sangat penting sebab tidak ada negara yang bisa menghindari tuntut demokrasi ini. Demonkrasi harus ditumbuhkan setiap negara secara internasional.

Hal yang sering menjadi sorotan yakni tentang global hati kedua adalah perlindungan hak asasi manusia, pelanggaran akan menjadi konsumsi dan pembahasan dunia internasional. Tidak ada negara di dunia ini bisa lepas dari sorotan internasional tentang hal itu.

"Yang ketiga adalah soal lingkungan hidup, dimana kerusakan alam seperti kebakaran hutan, maka dunia internasional akan menyoroti dan membahasnya," terangnya.

Kemudian tentang pasar bebas, perdagangan bebas, tidak sesuai dengan amanah yang dibangun.

Pentingnya kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil dan elemen lainnya memiliki peran penting untuk memastikan informasi yang berkaitan kebijakan dan anggaran publik serta segala aspek kehidupan sosial harus dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

"Kita tidak bisa main-main untuk menutupi karena sekarang ini jika tidak dibuka, maka akan dibuka dengan sendirinya. Demokrasi akan membuka jalannya sendiri apalagi di era IT atau digitalisasi seperti saat ini, rahasia saja bisa bocor melalui kecanggihan teknologi yang berkembang," terangnya seeperti dikutip antaranews.

Kesalahan tata kelola pemerintahan itu dibongkar karena informasi publik tidak diperoleh secara resmi diketahui masyarakat dan informasi bisa bocor karena seseorang didorong hati nurani untuk mengungkap kebenaran. Ada juga karena marah tidak kebagian proyek.

Demokrasi adalah kebebasan, dengan dibentuknya lembaga yang macam-macam termasuk komisi informasi merupakan implementasi dari pasal 28F UUD 1945, dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Di akhir sambutannya, ia mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang mendukung keterbukaan informasi ini.

Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang perlu terus dikembangkan, Keterbukaan Informasi harus menjadi bagian budaya dan praktek dalam tata pemerintahan yang baik.

"Mari gunakan HKIN untuk mendorong perubahan positif dalam pemerintahan pusat, untuk memperkuat kerangka hukum yang jelas," terangnya.(*)