Pilihan
Puluhan Destinasi Wisata Tumbuh di Kawasan Hutan di Sumbar
Ketum PSSI, Erick Thohir Datangkan Direktur Teknik dari Jerman
Ustad Abdul Somad Geram Panji Gumilang Ajarkan Salam Yahudi di Ponpes
PUPR Targetkan Perbaikan Jalan Daerah Dimulai Juni 2023
Mahfud MD: Jika Informasi Dikelola Tertutup, Maka Negara Otoriter
Kalau Lulusan Tidak Terserap Lapangan Kerja, Kartu Prakerja Sia-Sia
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kartu prakerja merupakan janji Presiden Joko Widodo. Tujuannya adalah meningkatkan skill dan kompetensi masyarakat yang akan memasuki dunia kerja.
Program tersebut disusun ketika situasi normal. Ketika pandemi Covid-19 menjadi bencana nasional, program tersebut berubah menjadi semi-bantuan sosial (bansos).
”Desainnya memang mengalami perubahan. Tapi, semangatnya tetap dipertahankan. Sekarang yang diluncurkan sifatnya online karena situasi PSBB,” jelas perempuan yang akrab disapa Ani itu dalam rapat kerja virtual dengan Komisi XI DPR, Kamis (7/5).
Seiring meningkatnya PHK, banyaknya pekerja yang dirumahkan, serta penurunan pendapatan, anggaran kartu prakerja naik dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Ani menuturkan, per 22 April tercatat 7,6 juta orang kena PHK. Bahkan, awal Mei sudah bertambah menjadi 9 juta orang.
Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menjelaskan, di antara total anggaran Rp 20 triliun, sebanyak Rp 5,6 triliun digunakan untuk biaya pelatihan. Kemudian, dana insentif Rp 13,45 triliun; dana survei Rp 840 miliar; dan dana project management office (PMO) Rp 100 juta.
Panji menyatakan, pihaknya memprioritaskan data rekomendasi kementerian/lembaga untuk meloloskan peserta penerima. Persentasenya 80 sampai 90 persen. ”Kami menerima data tersebut dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, serta beberapa kementerian/lembaga lainnya,” bebernya.
Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat implementasi program kartu prakerja menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Presiden sejak awal menginstruksikan agar program itu dapat mengutamakan masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Misalnya, sektor informal dan UMKM. Anggaran program tentu bertambah, tapi terdapat beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan implementasi.
Pertama, sejak awal program kartu prakerja diharapkan membantu meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pekerja. Harapannya, program itu berkontribusi positif dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. ”Namun, di tengah implementasi PSBB, jika dimungkinkan, sebaiknya dialokasikan untuk pemberian jaring pengaman sosial berupa bantuan tunai. Itu lebih urgen dan dibutuhkan pekerja yang terkena dampak negatif dari penerapan PSBB,” urai Josua kepada Jawa Pos tadi malam.
Kedua, dengan bertambahnya prioritas target penerima manfaat, kartu prakerja akan menjadi tantangan tersendiri. Program tersebut mensyaratkan peserta untuk lolos seleksi. Artinya, calon peserta harus mampu mengikuti program pelatihan dalam kurun waktu tertentu. Dengan pemberlakuan PSBB di berbagai daerah, pelatihan berbasis online tentu akan diutamakan. Karena itu, pemerintah harus mempersiapkan pelatihan-pelatihan berbasis online yang menjadi prioritas.
Ketiga, kebijakan subsidi kuota internet juga dapat menjadi pilihan pemerintah untuk membantu para peserta. Selain itu, efektivitas program pelatihan online tersebut perlu dikaji pemerintah. ”Apakah betul meningkatkan skill pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan akibat Covid-19 ini?” ujarnya.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai sistem dan pengelolaan data kartu prakerja tidak siap. ”Dengan data yang tidak siap, risiko salah sasaran penerima kartu prakerja cukup besar,” katanya melalui pesan singkat.
Jika dilanjutkan, Bhima khawatir justru bermasalah. Akibatnya, tidak efektif menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19. Menurut Bhima, program kartu prakerja dengan pelatihan online di tengah krisis tidak relevan. Saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer atau bantuan langsung tunai untuk meningkatkan daya beli.
”Apakah pemerintah menjamin 5,6 juta orang lulusan prakerja akan terserap di perusahaan atau lapangan kerja? Kalau tidak, kartu prakerja ini sia-sia,” ujarnya. (Ilham Safutra/han/mia/mar/c19/oni/jawapos)
Tulis Komentar