ÙU SDA Digugat ke Mahkamah Konstitusi, ini Tanggapan Kementerian PUPR

Administrator

Senin, 14 September 2020 16:10:18 WIB

Cetak

- Penghapusan ketujuh pasal tersebut membuat Pemprov dan Pemkab/Pemkot kehilangan kewenangan untuk mengatur dan mengelola SDA.

Sedangkan, sebagian besar usulan revisi bunyi pasal membuat Pemda kehilangan tugas dan kewenangannya dalam penggunaan, pola pengelolaan, rencana pengelolaan, serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. Selengkapnya klik:

https://properti.kompas.com/read/2020/09/14/153439821/uu-sda-digugat-ke-mahkamah-konstitusi-ini-tanggapain-kementerian-pupr

[Ikuti propertybisnis.com Melalui Sosial Media]

propertybisnis

Berita Lainnya

"Wong koruptornya sudah datang nggak ditangkap kok malah dikasih surat jalan, lalu apa manfaat tim pemburu koruptor."	Data Pasien Covid Bocor, Diperjualbelikan, Kejahatan Besar
Djoko Tjandra Ditangkap di Luar Negeri Kabareskrim Bergerak ke Bandara Halim	Tersangka Kasus Korupsi Jiwasraya Gugat BPK dan Jampidsus
MA Keluarkan Aturan Baru Hukuman Penjara Seumur Hidup untuk Koruptor	Fadli Zon: Banyak Keanehan dalam Penangkapan Kembali Habib Bahar

Masyakarat yang Ambil Paksa Jenazah PDP Corona di Rumah Sakit akan Dijerat Pidana	Astaga! Begini Modus Kepala Daerah Selewengkan Anggaran Corona untuk Pilkada 2020	Novel Minta Jokowi tak Biarkan Ketidakadilan Terus Terjadi
Warga Minang Baik di Sumbar dan Perantauan Siap Polisikan Puan	Alasan IPW Desak Polri untuk Bebaskan Ruslan Buton	Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kembali Digugat ke MA