Sri Mulyani: Ada 9 Juta Warga di Luar Jabodetabek Diusulkan dapat Bansos
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pelantikan Kepala BKF di Jakarta (3/4/2020). (Foto: dok.Kemenkeu)
JAKARTA - Pemerintah siapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat sebagai jaring pengaman sosial.
Bantuan tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari program apa pun. BLT yang akan diterima sebesar Rp 600.000 per keluarga.
"Di luar Jabodetabek ada 9 juta keluarga yang diusulkan untuk mendapatkan BLT," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas, Selasa (7/4).
Meski begitu angka penerima tersebut juga bisa berkurang mengingat pemerintah masih melakukan klarifikasi data. Pemberian BLT akan dihitung untuk diberikan selama dua hingga tiga bulan ke depan.
Penerima BLT disampaikan bukan merupakan penerima program jaring pengaman sosial lainnya. Saat ini pemerintah juga tengah melakukan perluasan jaring pengaman sosial.
Pertama adalah program keluarga harapan (PKH) yang menaikkan hingga 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nilai manfaat yang diterima pun ikut naik hingga 25%.
Selain PKH ada pula kartu sembako dengan nilai manfaat yang naik menjadi Rp 200.000 dengan jumlah penerima sebanyak 20 juta. Ada pula program kartu pra kerja yang menampung 5,6 juta penerima dengan anggaran Rp 20 triliun.
Keseluruhan program tersebut masuk dalam anggaran tambahan sebesar Rp 110 triliun yang disiapkan oleh pemerintah. Selain itu ada pula realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah.
"Termasuk dalam paket ini seluruh Rp 110 triliun yang sudah dicadangkan untuk penambahan bansos dan dari APBN yang exisiting atau yang sudah ada juga akan dilakukan refocusing realokasi untuk penambahan bansos," terang Sri Mulyani.
Bantuan juga diberikan untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga Kredit Usaha Rakyat bagi 11,9 juta UMKM. Selain itu ada pula bantuan serupa bagi nasabah PNM Mekaar dan kredit usaha mikro sebanyak 11,4 juta.
Masyarakat desa juga tidak lepas dari bantuan sosial yang disiapkan. Menggunakan dana desa, pemerintah akan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin di desa yang belum mendapatkan PKH.
"Di desa 30% dari Rp 70 triliun atau Rp 21 triliun nanti dipakai untuk membantu rakyat desa miskin yang belum dapat PKH," jelas Sri Mulyani. ( Abdul Basith/Noverius Laoli/kontan)