JAKARTA - Kian masifnya pandemi corona di Indonesia dibarengi dengan pro kontra opsi akan penerapan lockdown (penutupan). Pasalnya, lockdown diyakini bisa mencegah wabah meluas meski berdampak negatif pada ekonomi.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto mengatakan pihaknya tak sepakat dengan opsi lockdwon. Sebab, dalam situasi tren harga CPO yang sulit ini, lockdown bisa mengancam kehidupan para petani di kawasan sawit.

 

"Ini sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan petani kelapa sawit yang sangat bergantung kepada harga CPO dan tidak punya lahan pangan kecuali kebun sawit itu saja," ujar Darto kepada kumparan, Selasa (24/3).

 

Kekhawatiran para petani sawit, kata Darto, bukan tanpa alasan. Dengan adanya lockdown, aktivitas pertanian sawit pun bukan hanya terhambat. Namun, juga berimbas pada distribusi stok pangan seperti beras, sayur, buah-buahan atau kebutuhan gizi secara umum.

 

"Selama ini para petani sawit (plasma dan swadaya) selalu membeli di pasaran. Dari hasil penjualan TBS (Tandan Buah Sawit) mereka membeli kebutuhan makan. Kalau harga sawit pun ikut turun mereka akan kelaparan atau mengurangi pembelian," terang dia.

 

Ia menjelaskan, COVID-19 saat ini telah berdampak pada harga TBS yang mulai perlahan turun. Sebab, terjadi penurunan transaksi perdagangan di negara-negara tujuan ekspor CPO, yang rata-rata sudah dihantam oleh corona seperti China, Arab, hingga Eropa.

Tak elak, pilihan lockdown akan makin mempersulit petani karena bisa jadi aktivitas panen akan berkurang, distribusi pupuk terhambat, peremajaan sawit tidak capai target serta aktivitas pabrik kelapa sawit pun akan berkurang.

 

"Ketika petani tidak bisa lagi panen atau pabrik sawit tidak beroperasi maka petani akan kelaparan," tegas Mansuetus Darto.

 

Karena itu, Sekjen SPKS ini berharap agar lockdown tidak menjadi pilihan strategi pemerintah karena akan membahayakan 10 juta petani yang bergantung pada sawit.

 

SPKS Juga berharap agar pemerintah tetap memberikan jaminan distribusi pangan ke kabupaten dengan harga yang terjangkau. Selain itu, operasional pabrik kelapa sawit tetap dibuka.

 

"Perlu juga, agar menjamin sosialisasi pencegahan COVID-19 ke desa-desa sawit dengan memobilisasi seluruh perusahaan sawit untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah memerangi virus corona," pungkasnya.(kumparan)