PPDPP tak Merasa Khawatir
Foto udara perumahan bersubsidi di Griya Panorama Cimanggung, Parakan Muncang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (8/3/2020). (ANTARA FOTO - Raisan Al Farisi)
JAKARTA — Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) tak khawatir bahwa kuota rumah bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan habis pada April mendatang.
Prediksi tersebut sebelumnya kerap disampaikan oleh para asosiasi pengembang yang mengatakan bahwa kuota yang tersedia untuk tahun ini hanya akan cukup hingga April 2020.
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Arief Sabaruddin memastikan bahwa pihaknya sudah memperhitungkan soal penyaluran kuota rumah bersubsidi ini.
"Tidak [habis pada April], setelah FLPP habis masih ada BP2BT dan SSB. Untuk SSB bisa sampai 175.000 unit," kata Arief kepada Bisnis, Jumat (13/3/2020).
Dalam catatan Bisnis, Kementerian PUPR tahun ini telah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp11 triliun untuk
memfasilitasi 102.500 unit rumah.Kemudian, Subsidi Bantuan Uang Muka sebesar Rp600 miliar untuk 150.000 unit rumah, Tapera/SMF untuk 8.460 unit rumah, dan BP2BT Rp13,4 miliar untuk 312 unit rumah.
Pemerintah juga telah menggelontorkan insentif Rp1,5 triliun akibat wabah corona dengan mengaktifkan kembali Subsidi Selisih Bunga sebesar Rp800 miliar dan tambahan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp700 miliar.
Arief mengatakan bahwa sejauh ini realisasi kuota subsidi FLPP telah mencapai 7.500 debitur melalui 26 bank penyalur. Adapun,
hingga per hari ini, jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang turut mendaftar tercatat naik.
"Jumlahnya [pendaftar KPR FLPP] mencapai 110.300 dalam waktu kurang dari 3 bulan," ujarnya.
Sementara itu, Arief mencatat perumahan yang telah terdaftar melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) telah mencapai 9.365 perumahan di seluruh Indonesia, akan tetapi yang sudah lolos verifikasi mencapai 8.262 perumahan.
"Yang penting saat ini semua stakeholders harus tertib administrasi dan lebih teliti. Ke depan mereka [MBR] yang meminta ke pemerintah terkait dengan kebutuhan rumah," ungkapnya.(bisnis)