Inklusi Keuangan Salah Satu Prioritas Pemerintah
Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan
PEKANBARU - Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan mengungkapkan, inklusi keuangan telah menjadi perhatian global dan juga menjadi salah satu prioritas pemerintah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan M Job Kurniawan saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan coaching clinic Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau tahun 2023, di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (11/5).
"Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam penyediaan akses layanan keuangan yang mudah, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan tersebut," ungkapnya.
M Job Kurniawan mengatakan, hal ini tentu menjadi tantangan baru bagi seluruh pihak terkait untuk mengeluarkan kebijakan atau inisiasi yang inovatif dalam rangka peningkatan inklusi keuangan.
Menurutnya, hal ini melalui pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman, dengan biaya terjangkau. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana yang telah diketahui bersama, TPAKD Provinsi Riau memiliki 4 program yaitu optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), program desa inklusi keuangan, satu rekening satu pelajar (Kejar) dan Optimalisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP).
Adapun program kerja TPAKD Provinsi Riau tahun 2023 masih melanjutkan program kerja tahun 2022 yaitu peningkatan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) disesuaikan dengan peningkatan alokasi KUR Nasional tahun 2022.
"Saat ini kita baru mencapai 77 persen pelajar yang telah memiliki tabungan atau sebanyak 1.206.716 pelajar. Mudah-mudahan yang bergerak di bidang KUR bisa lebih semangat bekerjanya dan mampu mengejar target nasional," kata Job Kurniawan.
Lalu, penambahan segmen target Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dari target pelajar tingkat SMP dan SMA se-Provinsi Riau sebanyak 100 persen total pelajar.
"Melalui kerja sama seluruh pihak dari dunia pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota bisa mewujudkan target 100 persen untuk program Kejar," sebut Job Kurniawan, dikutip dari mediacenter.
Pihaknya menambahkan, dalam rangka pencapaian target inklusi keuangan nasional yang ditetapkan 90 persen pada tahun 2024, maka Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau secara aktif telah mengimplementasikan berbagai program kerja inklusi keuangan baik yang di inisiasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
"Program kerja dimaksud tentunya diharapkan dapat mendorong penguatan potensi ungulan di daerah masing-masing kabupaten dan kota selaras dengan program prioritas TPAKD Provinsi Riau," harap Job Kurniawan.
"Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau," imbuhnya. (int/efi)