Kanada Bergolak, 155 Ribu PNS Ancam Mogok Nasional
Ilustrasi
OTTAWA- Lebih dari 155.000 pegawai negeri di berbagai wilayah Kanada mengancam akan melakukan aksi mogok kerja secara nasional, jika kesepakatan tidak tercapai dengan pemerintah soal upah layak dan tuntutan lainnya.
Seperti dilansir AFP, Selasa (18/4/2023), para pegawai yang mengancam mogok kerja itu merupakan pegawai pemerintah yang bekerja di sebanyak lebih dari 20 departemen, termasuk Badan Pendapatan Kanada, namun tidak memiliki kontrak kerja sejak tahun 2021.
Mereka menggelar voting pekan lalu dan memilih untuk melakukan aksi mogok kerja.
Para pejabat serikat pekerja untuk pegawai negeri Kanada menyatakan bahwa pemerintah dan pihaknya bertentangan soal upah, keamanan kerja dan ketentuan bekerja jarak jauh.
"Para pekerja ini -- sama seperti semua pekerja lainnya -- berhak mendapatkan upah yang adil dan kondisi kerja yang layak. Meskipun ada kemajuan di meja perundingan, para anggota kami merasa frustrasi karena saat negosiasi berlarut-larut, mereka terus tertinggal," ucap presiden nasional untuk Aliansi Layanan Publik Kanada (PSAC), Chris Aylward, dalam konferensi pers.
"Kami sudah berada di meja perundingan selama nyaris dua tahun, dan para pekerja ini tidak bisa menunggu lebih lama. Itulah mengapa kami menetapkan waktu untuk putaran tawar-menawar," jelasnya.
Jika kesepakatan tidak juga tercapai pada Selasa (18/4) malam sekitar pukul 21.00 waktu setempat, maka mogok kerja nasional akan dilakukan pada Rabu (19/4) siang sekitar pukul 12.01 waktu setempat.
PSAC tergolong lebih kecil dibandingkan Persatuan Pegawai Publik Kanada, namun mogok kerja oleh para anggotanya masih akan mengganggu.
Jika para pekerja anggota PSAC mogok kerja, maka warga Kanada diberitahu akan ada penundaan dalam pemrosesan laporan pajak penghasilan, urusan imigrasi dan permintaan suaka, juga pengajuan paspor dan izin pekerja asing. *