Gubri : Anak Tidak Mampu Ditangggung Pemerintah

Selasa, 11 April 2023

safari ramadan di Masjid Jamik Assalam, Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, pada Selasa (11/04/2023) siang. (Foto: MCR))

INHU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar sangat peduli dengan pendidikan anak-anak di Bumi Lancang Kuning. Sehingga dirinya terus berupaya untuk membangun sekolah yang menjadi wewenangnya.

Demikian disampaikan Gubri saat melakukan safari ramadan di Masjid Jamik Assalam, Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, pada Selasa (11/04/2023) siang.

Gubri Syamsuar berujar, ia tidak ingin jika ada para pendidik yang putus sekolah. Ditambah lagi, pemerintah daerah telah memberikan program untuk sekolah gratis.

“Dan anak-anak yang tidak mampu itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini harus dikasih tau karena saya tidak ingin ada anak yang putus sekolah,” ujar Gubri Syamsuar.

Dia menjelaskan pada tahun ini Pemerintah Provinsi Riau telah merencanakan program pembangunan SMA dan SMK di setiap kabupaten/kota. Totalnya ada terdapat 18 sekolah baru, sedangkan untuk di Inhu sendiri terdapat tiga sekolah yang akan di bangun.

“Kemudian, kami sampaikan tahun ini juga telah menyiapkan bantuan untuk anak sekolah yang kewenangan kami, yaitu SMA dan SMK. Ada 18 sekolah baru yang akan kami bangun pada tahun ini, Inhu akan ada tiga sekolah baru yang akan di bangun,” jelasnya.

Mantan Bupati dua periode ini mengungkapkan, dirinya senang sekali dengan adanya usulan pembangunan sekolah baru dari masyarakat. Menurutnya karena ranah pendidikan ini berkaitan dengan generasi masa depan.

“Jadi artinya, alhamdulillah kami selalu senang dengan adanya usulan pembangunan sekolah ini dan kalau ada masukan tentang ini pastu akan kami eksekusi. Karena saya tau masa depan pendidikan anak-anak ini bergantung dengan adanya sekolah,” ungkapnya.

Gubernur Syamsuar tegaskan, saat ini untuk sekolah SMA dan SMK negeri yang menjadi tanggungjawab Pemprov Riau tidak ada di pungut biaya pembayaran uang sekolah.

Hal ini dikarenakan, Pemprov Riau telah menyalurkan ke setiap kepala sekolah berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang berguna untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi perlengkapan sekolah.

“Berkaitan dengan pendidikan SMA dan SMK ini, kami menegaskan tidak ada sedikit pun pungutan biaya. Tidak ada harus membayar uang sekolah, apabila terdapat seperti itu, tandanya kepala sekolahnya main-main. Sebab kita telah memberikan dana Bosda yang cukup besar,” tegasnya.

“Sebab tugas kita sekarang ini mempersiapkan masa depan anak-anak. Kalau bukan kita yang menyiapkannya nanti kita juga yang akan kalah saing.” pungkasnya. (mtr)