Ketum Demokrat Lawan PK Moeldoko Terkait Kisruh Partai Demokrat
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama tim kuasa hukum memastikan melawan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun.
AHY memastikan akan mengajukan kontra memori PK untuk melawan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun yang disebutnya masih berupaya mengambil alih Partai Demokrat.
“Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat, pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total, pada tahun 2021 lalu," kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Diketahui, PK yang diajukan Moeldoko tersebut terkait putusan kasasi MA dengan Nomor 487 K/TUN/2022 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022. Dalam putusannya, MA menolak kasasi atas gugatan terhadap keputusan Menkumham menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang yang menunjuk Moedoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.
AHY menyebut, kubu Moeldoko mengeklaim memiliki empat bukti baru atau novum sebagai dasar untuk mengajukan PK. Namun AHY menegaskan bukti tersebut bukan hal baru, karena telah dibuktikan dalam persidangan di PTUN Jakarta dengan nomor perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus pada 23 November 2021.
“Alasan KSP Moeldoko mengajukan PK adalah karena mengeklaim telah menemukan empat novum atau bukti baru. Kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta, khususnya dalam perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus, tanggal 23 November 2021," tegas AHY.
AHY melanjutkan PK yang diajukan Moeldoko erat kaitannya dengan kepentingan politik tertentu. AHY menuding PK itu merupakan upaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan.
“KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum commanders call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan," katanya.