---

Bos BTN Buka-bukaan soal Prospek KPR: Banyak Peminatnya!

---

JAKARTA, PROPERTYBISNIS - Acapkali tingginya tingkat suku bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR) membuat masyarakat yang ingin memiliki rumah secara kredit terbebani. Hal itu terungkap dalam riset yang dipublikasikan Rumah.com yang mengungkapkan tingginya tingkat suku bunga KPR menjadi hambatan bagi calon konsumen.

Lantas apakah minat KPR berkurang?

Menanggapi ini, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Haru Koesmahargyo mengatakan minat masyarakat menggunakan KPR masih besar.

Namun sampai saat ini karakteristik konsumen di Indonesia masih memandang rumah hanya kebutuhan dasar.

"KPR masih banyak peminatnya, untuk keluarga Indonesia belum semuanya punya rumah ini kebutuhan dasar. Sehingga sampai saat ini masih hanya kebutuhan belum bisa naik level berikutnya ke permintaan, kalau sudah ada permintaan maka ada supply-nya maka akan terjadi transaksi," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (9/9/2021).

Sebab itu, katanya, pemerintah dan semua stakeholder terkait akan meningkatkan level tujuan punya rumah yang tadinya merupakan kebutuhan dasar menjadi permintaan. Caranya lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan kemudahan pembayaran lainnya.

Mantan Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ini juga mengusulkan untuk adanya sedikit perubahan aturan mengenai rumah subsidi.

Dari aturan yang ada saat ketentuan yang menjadi rumah subsidi adalah rumah baru, sementara banyak rumah lama yang bisa di-recycle untuk dijual kembali sehingga stok rumah subsidi semakin banyak.

"Kalau boleh usul banyak stok rumah yang seharusnya bisa menjadi rumah di-recycle dan dijual kembali untuk suplai rumah subsidi namun ketentuan masih menyebut rumah subsidi harus rumah baru," jelasnya.

"Mungkin direvisi sedikit bukan hanya rumah baru, tapi layak huni sehingga bisa mempercepat suplai rumah subsidi," tambahnya.

Dari riset Rumah.com, terungkap tingginya tingkat suku bunga KPR, membuat angsuran KPR yang harus di bayar tiap bulan cukup besar sehingga menjadi hambatan yang dihadapi ketika mengambil KPR.

Hal itu dinyatakan sejumlah responden, sehingga para responden itu mengharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan dan tindakan supaya bisa menurunkan tingkat suku bunga KPR.

Walaupun Bank Indonesia (BI) sudah mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,50% pada 19 Agustus lalu, juga pelonggaran loan to value (LTV) dan insentif lainnya belum bisa diikuti langsung oleh para pihak dalam hal ini perbankan.

Country Manager Rumah.com Marine Novita mengatakan yang paling penting adalah pelaksanaannya dari sejumlah insentif tersebut.

Penurunan suku bunga acuan tidak langsung diikuti oleh perbankan, khususnya suku bunga KPR, sehingga industri properti tidak langsung merasakan dampaknya.

Lebih lanjut, BTN membidik target pembiayaan perumahan bisa mencapai 1,2 juta dalam 5 tahun periode 2021-2025.

Dari usulan yang awal yang disampaikan, bahwa KPR yang disalurkan, yaitu secara total 1,2 juta unit dengan proyeksi 167.000 unit di 2021, 199.000 unit di 2022, 229.000 unit di 2023, 277.000 unit di 2024, dan 334.000 unit 2025.

Proyeksi target ini dengan asumsi dana Penambahan Modal lewat penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue mencapai Rp 5 triliun.

Namun jika opsi dana penerbitan saham baru diturunkan menjadi Rp 3,3 triliun, maka target pembiayaan perumahan menjadi 1 juta unit hingga 2025.

Haru mengungkapkan, dalam hal merealisasikan unit rumah, Bank BTN menyalurkan rata-rata KPR kurang lebih 200.000 unit per tahun.

"Pada tahun 2020 karena adanya pandemi mengalami penurunan 144.000. Di 2021 pada Agustus sudah disalurkan 108.000 unit. Jadi sudah ada mulai peningkatan dari tahun 2020. Sementara kita tahu bahwa BTN memiliki dominasi KPR nasional kurang lebih 41%, khusus KPR subsidi 87% per Maret 2021," jelasnya. (cnbcindonesia/wan)