13.421 Masyarakat Berpenghasilan Rendah Teken Akad KPR Massal
JAKARTA, PROPERTYBISNIS - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar penandatanganan akad kredit massal bagi 13.421 peserta untuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2021 yang jatuh pada Rabu (25/08/2021).
Penandatanganan ini dilakukan secara daring dan luring yang diikuti oleh bank penyalur KPR FLPP di 140 lokasi seluruh Indonesia.
Dari jumlah peserta yang mengikuti, sebanyak 12.782 untuk KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sementara 360 perserta untuk program KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Selain itu, Kementerian PUPR melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) juga menggelar pameran rumah subsidi secara virtual selama 12 hari atau mulai 20-31 Agustus 2021.
Pameran virtual ini merupakan kali kedua setelah yang pertama diselenggarakan pada tahun lalu.
Sama halnya dengan gelaran akad kredit massal, pameran virtual ini juga merupakan bagian rangkaian acara Hapernas 2021.
Sebelumnya, Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabaruddin mengatakan, pameran ini menghadirkan 400 pengembang.
"Selain itu, ada 40 bank pelaksana (diikuti)," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (19/08/2021).
Adapun bank yang berpartisipasi antara lain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, BTN Syariah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Mandiri.
Kemudian, PT BRI Agroniaga, PT Bank Artha Graha Internasional, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat Banten (BJB), BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung atau BPD Sumselbabel, dan BPD Sumselbabel Syariah.
Selanjutnya, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah atau BPD NTB Syariah, BPD Jawa Timur atau BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD Sumatera Utara atau BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD Nusa Tenggara Timur (NTT) atau BPD NTT, BPD Kalimantan Barat atau BDD Kalbar, BPD Kalbar Syariah, dan masih banyak lagi. (kompas.com/wan)