Sektor Konstruksi Cemaskan Wacana Perpanjangan PPKM Darurat
JAKARTA, PROPERTYBISNIS – Pupus sudah harapan pengusaha konstruksi untuk mendapatkan proyek pemerintah pada awal semester II. Padahal, mereka menanti momen dimulainya lelang yang tertunda sejak 2020.
“Banyak sekali proyek yang seharusnya dilelang di semester II. Terutama proyek pembangunan atau pengembangan rumah sakit umum daerah (RSUD),” kata Ketua Asosiasi Proyek Konstruksi Indonesia (Aproki) Jawa Timur (Jatim) Aslakhul Umam kepada Jawa Pos Selasa (13/7).
Dia menyatakan, proyek infrastruktur pemerintah sebenarnya cukup penting bagi pelaku konstruksi. Dari total pendapatan mereka, biasanya 60 persen diperoleh dari proyek APBN atau APBD.
Namun, hal tersebut berubah sejak pandemi Covid-19. Apalagi adanya serangan gelombang kedua.
Anggaran pemerintah pun lebih fokus untuk menanggulangi persebaran Covid-19. Dampaknya, kinerja anggota Aproki Jatim rata-rata menyusut 30–40 persen.
“Kali ini pemerintah fokus memberikan anggaran pembelian vaksin agar Indonesia mencapai herd immunity. Sangat mungkin, dana tersebut datang dari proyek yang sekarang ditunda,” tuturnya.
Umam menyebutkan, anggota Aproki pun hanya bisa mengandalkan proyek residensial. Khususnya apartemen. Namun, minat masyarakat terhadap hunian vertikal tak sebesar rumah tapak.
Dia berharap pemerintah bisa benar-benar fokus untuk mengendalikan persebaran virus dan meningkatkan rasio vaksinasi. Jika sesuai dengan target pemerintah, yakni 2 juta vaksin per hari, kekebalan kelompok tercapai pada akhir kuartal III.
“Seharusnya, lelang bisa kembali dimulai. Jadi, harapan kami memang ada pada kuartal IV, sedangkan untuk kuartal III, kita harus istirahat dulu,” ujarnya.
Selama semester I, lanjut dia, kinerja proyek konstruksi sudah turun 25 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dia ingin kinerja para pelaku usaha pada 2021 tidak menurun jika dibandingkan 2020 .
“Kalaupun ada pertumbuhan, angkanya bakal tipis. Seperti 2–3 persen saja,” ucapnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto menambahkan, PPKM darurat baru berjalan satu minggu. Namun, dampak yang dirasakan pengusaha sudah besar. Hal tersebut disebabkan pembatasan mobilitas yang menyulitkan semua operasional bisnis.
“Meski begitu, kami terima putusan tersebut karena merasa bahwa mata rantai persebaran Covid-19 memang harus dihentikan. Dan pembatasannya memang hanya sekitar dua minggu,” jelasnya.
Namun, lanjut Adik, banyak faktor yang membuat pengusaha resah dengan keadaan saat ini. Terutama kemungkinan bahwa PPKM diperpanjang pemerintah.
“Kami khawatir dengan wacana yang dikeluarkan pemerintah mengenai hal tersebut,” katanya.
Padahal, dia menengarai bahwa bantuan yang seharusnya diberikan untuk pengusaha dan masyarakat juga belum turun. “Seharusnya pemerintah berpikir berkali-kali sebelum memperpanjang PPKM. Pikirkan dulu bagaimana dampak terhadap ekonomi Indonesia sebelum memberlakukan kebijakan,” ujarnya. (jawapos.com/wan)