Pemerintah Akan Sisir Penerima Subsidi Listrik 450VA. Ada Rencana Dicabut?
Foto: ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Jakarta,Propertybisnis.com- Pemerintah akan menyisir data penerima subsidi listrik rumah tangga 450 VA. Hal tersebut tengah dibahas antara pemerintah dan DPR. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, hal itu masih menjadi opsi dan terus dibahas dengan anggota dewan.
"Apakah pemilahan 450 artinya rumah tangga 450 jadi nggak nanti subsidinya? Itu masih jadi opsi, belum diputuskan, masih akan tetap didiskusikan diputuskan di raker nantinya tentu saja. Dan tentu saja rangkaian RDP dan ujung-ujungnya setelah Komisi VII ke Banggar menjadi bahan kita pemerintah untuk dijadikan bagian pidato presiden 16 Agustus secara rutin," katanya dalam konferensi pers, Jumat (4/6/2021).
Meski demikian, dia mengatakan, pihaknya akan menyiapkan datanya. Data ini menjadi penentu karena terkait dengan akurasi dan validitasnya. Dia bilang, pemerintah akan mengacu pada data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Suka atau tidak suka, banyak masalah atau belum tidaknya, DTKS sudah dipastikan dijadikan acuan kita. Tidak ada yang sempurna termasuk DTKS, kemudian bagaimana kita menyikapi ketidaksempurnaan itu," katanya.
Dia menegaskan, pemerintah tidak punya niat untuk menurunkan subsidi. Dia mengatakan, yang ingin diupayakan pemerintah ialah subsidi yang lebih tepat sasaran.
"Untuk sub sektor ketenagalistrikan karena menyangkut pelanggan dan alhamdulillah PLN punya by name by adress, DTKS ini kemudian dilakukan pemadanan," katanya.
Lanjut Rida, berdasarkan informasi yang diterima dari PT PLN (Persero), pemadaman akan selesai pada Juni ini. Nah, data ini nantinya yang akan berpengaruh besar pada pengambilan keputusan.
Dia juga menuturkan, pemerintah sendiri punya pengalaman saat menyisir penerima subsidi 900VA.
"Pemilahan rumah tangga 450, temen-temen PLN waktu kami cek itu menyampaikan bahwa pemadanannya akan baru selesai akhir Juni ini. Jadi kita tunggu dulu seperti apa, itu baru data, data yang nantinya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Keputusan baik di tingkat kami pemerintah maupun dengan bapak ibu yang ada di Senayan sana karena masyarkat kecil, rentan dan miskin," paparnya.(*)