Menteri Keuangan Sri Mulyani Pilih Kesehatan atau Ekonomi?
Keterangan pers Menkeu Sri Mulyani melalui fasilitas live streaming di Jakarta. (Foto: dok kemenkeu)
JAKARTA - Pandemi virus corona yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 telah menginfeksi puluhan ribu warga. Ribuan orang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona.
Satgas penanganan virus corona mengumumkan hingga Minggu (31/5) ada tambahan 700 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 26.473 kasus.
Jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 40 orang menjadi 1.613 sebanyak orang.
Pasien yang sembuh setelah sempat mengidap virus corona di Indonesia bertambah 293 orang menjadi 7.308 orang.
Dari sisi ekonomi, perekonomian nasional melemah total akibat virus corona. Banyak perusahaan kesulitan beroperasi sehingga timbul pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kementerian Tenaga Kerja mendata pekerja formal yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 375.165 pekerja. Sedangkan pekerja formal dengan status dirumahkan sebanyak 1.032.960 pekerja. Serta pekerja informal yang terdampak korona sebanyak 314.833 orang.
Dikutip dari akun instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani (smindrawati), mantan direktur World Bank ini menyatakan sektor kesehatan dan ekonomi sama pentingnya dan harus berjalan bersama.
"Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar," tulis Sri Mulyani, Minggu (31/5/2020).
Menurut Sri Mulyani, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan keduanya.
Sejak Maret 2020, melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merelokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung.
Bersamaan itu, langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa.
Percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan COVID-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium pada Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).
Pemerintah juga mengikuti standar WHO dalam melakukan pelonggaran PSBB yaitu jika angka Rt (Reproduksi Efektif) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB.
Berdasarkan zonasi, terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau (daerah yang terkena COVID-19 sangat sedikit, Rt 0, atau tidak ada perkembangan yang mengkhawatirkan) sehingga tidak mestinya diatur sebagaimana zona merah.
Agar aspek kesehatan dan ekonomi berjalan bersamaan, pemerintah pun melakukan mitigasi risiko. Harapannya, perekonomian kembali berjalan, tapi tidak terjadi serangan virus corona gelombang kedua.
Pemerintah menyiapkan protokol kenormalan baru (new normal). Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta tempat publik lainnya.
"Saya mengajak netizen semua untuk jangan pernah berkompromi terhadap urusan kesehatan. Ayo jaga kesehatan kita dan orang-orang yang kita sayangi dengan terus waspada dan melaksanakan protokol kesehatan," pesan Sri Mulyani. (Adi Wikanto/kontan)