Stok Sabar Buruh Diuji saat Dihadapkan Kartu Prakerja

(Foto: okezone)

KARTU Prakerja yang ditawarkan pemerintah untuk buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) ternyata tak berjalan mulus. Setelah menelan pil pahit kehilangan pekerjaan, buruh harus pun dituntut memiliki stok kesabaran untuk mengkses Kartu Prakerja.

Sekertaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jateng, Syariful Imaduddin, mengatakan, keluhan buruh untuk mendapatkan kartu Prakerja seolah menjadi orkestra di tengah pandemi Covid-19. Mereka serempak menyuarakan program tersebut tak ramah dengan buruh.

Dia mengatakan, semula banyak buruh yang berharap pendataan dilakukan secara kolektif oleh serikat pekerja maupun manajemen perusahaan tempat bekerja. Namun, mereka dituntut mendaftar sendiri dengan memanfaatan jaringan internet.

“Cara pendaftaran online yang berlaku sekarang sulit bagi pekerja terdampak, apalagi yang SDM rendah. Dulu yang dipahami pekerja pendaftaran online bisa bersifat kolektif dan input data bisa dilakukan oleh perusahaan di tempat kerja atau melalui serikat pekerja di perusahaan yg diketahui oleh manajemen perusahaan,” beber dia. 

“Jadi yang sekarang itu untuk 1 orang bisa masuk (akses website prakerja.go.id) harus butuh waktu 2 -3 hari. Karena ada upload foto KTP dan selfie pegang KTP itu yang paling sulit. Di situ ada ketentuan ukuran maksimal foto 2 MB. Orang awam tahunya ya asal foto aja, enggak memperhatikan ukuran maka diulang beberapa kali pun akan gagal upload,” lanjut dia.

Menurutnya, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, pekerja lebih membutuhkan bantuan berupa uang tunai. Terlebih mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah menguras tabungan untuk biaya hidup.

“Dalam kondisi darurat bencana kemanusiaan yang bersifat nasional, tampaknya pekerja terdampak lebih membutuhkan bantuan yang bersifat lansung baik sembako atau bantuan tunai, supaya bisa membantu untuk bertahan hidup daripada pelatihan online yang rumit dan tidak aplikatif,” ungkap dia. 

“Belum lagi soal skema pelatihan yang kurang pas di kondisi sekarang. Di mana program Kartu Prakerja dengan skema lama jauh sebelum ada Covid-19 diterapkan di situasi darurat bencana sekarang ini. Dan yang selesai pelatihan belum tentu bisa diimplementasikan sebagaimana tujuan dari program,” terusnya. 

Pria asal Demak Jawa Tengah ini juga menyampaikan website untuk mendapatkan Kartu Prakerja juga masih belum dilengkapi menu memadai. Ketika gagal mendaftar dan terdapat notifikasi untuk mengikuti pada gelombang berikutnya, namun jadwalnya tak tertera di website.

“Ini suruh daftar di gelombang berikutnya tapi di bawah ada tulisan gelombang tidak ditemukan,” lugasnya.

Keluhan buruh untuk mengakses Karti Prakerja dimungkinkan akan terus bertambah. Sering dengan masa pandemi Covid-19, akan semakin banyak perusahaan yang kesulitan berproduksi hingga gelombang PHK akan terjadi lagi.

“Itu baru data kondisi pekerja terdampak per hari ini. Sementara dalam bulan depan kelihatannya banyak perusahaan yang enggak kuat produksi, karena alasan kesulitan bahan baku dan penjualan yang sulit terutama ekspor. Sehingga jumlahnya akan jauh lebih banyak yang dirumahkan atau PHK,” lengkapnya.

Proses Daftar Rumit

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengakui, mekanisme pendaftaran Kartu Prakerja memang di luar dari harapannya. Prosesnya yang sulit dan cukup membingungkan membuat para buruh kesulitan. 

Persoalan itu sudah disampaikan Ganjar kepada pemerintah pusat. Dia meminta, seluruh buruh terdampak pandemi Covid-19 dan tidak bisa mengakses sistem kartu Prakerja, dapat dibackup dengan data manual.

"Sebab kalau hanya lewat satu pintu, sulit masuknya. Apalagi kuota hanya 5,5 juta itu, sekarang pendaftarnya sudah 7 juta. Kami sudah koordinasi dan kami sampaikan pada Presiden soal ini. Kami mendorong agar bisa dikirim manual, silahkan nanti pusat melakukan verifikasi," terangnya.

Terkait nasib para buruh yang di PHK atau dirumahkan, Ganjar juga sudah berkomunikasi dengan semua perusahaan di Jateng. Menurutnya, sudah saatnya perusahaan peduli kepada pekerja di tengah pandemi ini.

"Tuntutan pekerja tidak sulit, mereka hanya minta selama dirumahkan atau di-PHK tetap mendapat haknya yang disesuaikan. Paling tidak selama tiga bulan. Saya sudah mengajak seluruh perusahaan di Jateng untuk iuran bareng-bareng untuk membantu para buruh," terangnya. 

Dengan total 45.000 buruh yang dirumahkan di Jateng saat ini, tidak butuh uang banyak untuk menjamin hidup mereka selama tiga bulan. Minimal, kebutuhan sembako ada setiap harinya. 

"Kalau buruh, Apindo atau Kadin bisa kompak soal ini, maka ini bisa sangat baik. Kita bisa menjadi contoh dan menghadapi proses ini dengan baik," tutupnya.(Taufik Budi/okezone)