---

Biaya Pelatihan Rp 600 Ribu Bikin Pempek di Prakerja Disoal

---

JAKARTA --  Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Habiburrokhman menyoroti pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah. Ia menilai, ide Kartu Prakerja adalah ide yang baik, namun implementasinya mengkhawatirkan.

"Saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata dia saat rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (29/4).

Habiburrokhman menilai, KPK harus mengawasi implementasi prakerja dalam konteks tindak pidana korupsi, terutama penunjukkan vendor hingga pengadaaan jasa pelatihan dengan anggaran mencapai Rp 5,6 triliun. Ia mempertanyakan muatan konten pelatihan yang disediakan hingga harga yang harus dibayarkan pemerintah tiap kontennya.

Habiburrokhman pun mengambil contoh pelatihan pembuatan pempek yang termuat dalam salah satu penyedia pelatihan berbentuk video. "Saya orang Palembang Pak, saya bingung ada pelatihan bikin pempek Pak, Rp600 ribu itu kan ada e-katalog kalau misalnya bapak usut pengadaan bapak (KPK) usut," kata dia.

Menurut Habiburrokhman, pelatihan berupa video semacam itu banyak disediakan oleh platform-platform lain dengan biaya yang gratis, misalnya cukup dengan video di Youtube. "Pempek ya gitu-gitu aja Pak, Rp600 ribu belajar saja sama istri saya di rumah, di Youtube itu gratis. Pak Firli (Ketua KPK) juga bisa bikin itu pempek," ujar Habiburrokhman.

Habiburrokhman mempertanyakan mekanisme penentuan harga pelatihan yang akan dibayarkan pemerintah pada penyedia layanan. Ia pun meminta KPK untuk mengusut dan mengawasi pelaksanaan program Kartu Prakerja ini.

"Jadi itu gimana penentuan harga itu, ada bikin kopi sekian ratus ribu lebih lah, itu di kerjar Pak, ini kita geregetan Pak, kita pengin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja jangan ada yang berani mengambil kesempatan," ujar dia.(Arif Satrio Nugroho, Rr Laeny Sulistyawati/ Andri Saubani/republika)