Jaga Daya Beli Masyarakat Perdesaan, Rp2,250 Triliun Dialokasikan untuk Peningkatan Irigasi Kecil

Ahad, 26 April 2020

Irigasi (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

0

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan program program padat karya tunai dengan percepatan pembangunan infrastruktur kerakyatan di tahun 2020. Salah satunya yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan oleh Balai-balai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) bersama masyarakat.

Dengan program padat karya tunai, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi akibat merebaknya pandemi COVID – 19. Hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk memfokuskan anggaran membantu masyarakat perdesaan survive selama masa sulit ini, selain itu juga menjaga produktivitas hasil pertanian karena suplai air yang lebih memadai.

“Selain untuk mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di kawasan perdesaan. Kehilangan air di dalam saluran bisa dikurangi dengan lining saluran yang baik. Pola pelaksanaan PKT juga dengan memperhatikan protokol physical & social distancing,” kata Menteri Basuki dilansir dari laman Kementerian PUPR, Jumat (24/4/2020).

P3TGAI merupakan pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier, dari saluran alam/tanah menjadi saluran dengan pasangan batu/lining yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen.

Pada tahun 2020, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan di 10.000 lokasi yang tersebar di 33 provinsi. P3 TGAI merupakan salah satu dari program PKT Kementerian PUPR dengan anggaran total Rp. 10,2 triliun. Sebelum dilakukan refocussing kegiatan terkait mitigasi dampak Pandemi COVID-19, jumlah lokasi P3TGAI yang diprogramkan adalah 6000 lokasi.

Hingga saat ini tercatat 458 lokasi di 11 provinsi, antara lain Jambi, Sumbar, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan NTB, telah memulai pekerjaan fisiknya, sedangkan hampir 1800an lokasi di 33 provinsi sudah melakukan sosialisasi. (/okezone)