JAKARTA – Memperbanyak jumlah rumah subsidi masih menjadi prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian, jumlah warga yang memiliki rumah juga meningkat. Sampai sekarang, jumlah debitor yang sudah meneken akad kredit di bank berkisar 8 ribu.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto mengatakan bahwa jumlah debitor itu masih jauh dari target. “Dengan posisi debitor yang masih hanya 8 ribu, tidak ada alasan tidak ada anggaran. Kami tuntut para pengembang untuk memproduksi rumah,” jelasnya di sela rakerda Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Kamis (19/3).

Selain 8 ribu debitor, ada 25 ribu pembeli MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang lolos pemeriksaan subsidi. Sejauh ini, ada 42 ribu MBR yang sudah terdaftar pada aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).

“Pada 2020 ini kami siapkan anggaran secara penuh. Mulai fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga (SSB), sampai bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT),” terang Eko. Perinciannya, FLPP untuk membangun 102.500 unit rumah, dan BP2BT sebanyak 60 ribu unit rumah.

“Kalau FLPP sekitar 100 ribu dikurangi dengan yang berhasil terbangun sebanyak 15 ribu, maka masih ada 85 ribu,” tutur Eko.

Dia berharap akhir Maret sisa 85 ribu bisa terserap seluruhnya. Apalagi, sudah ada aplikasi SiKasep dan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang).

Ketua Himperra Jatim Soepratno mengatakan, dukungan anggaran tersebut membuatnya optimistis realisasi rumah bersubsidi mencapai 30 persen dari target. Tahun ini Himperra Jatim mematok target membangun 12 ribu rumah subsidi dengan nilai Rp 150,5 juta.

Sejauh ini mayoritas pembeli lebih menyukai skema FLPP dari pada yang lain. Menurut Soepratno, itu hanya karena kebiasaan saja. Sebab, publik belum akrab dengan skema yang baru. (Estu Suryowati/res/c10/hep/jawapos)