Desak Kaji Ulang Pelatihan Online Program Kartu Prakerja
ILUSTRASI: Pekerja menyelesaikan proses pembuatan masker berbahan kain di Kampung Anggur, Kota Tangerang, Banten. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JAKARTA – Rasa pesimistis Najib Munandar berakhir manis. Tadi malam sekitar pukul 18.00 WIB dia mengecek website program kartu prakerja. Namanya termasuk salah satu yang dinyatakan lolos.
Najib adalah pegawai hotel bintang empat di Pontianak. Bujang 23 tahun itu sudah menjadi karyawan tetap hotel. Sehari-hari dia bertugas sebagai front officer.
Sudah enam tahun profesi itu dia jalani. Sejak lulus SMK perhotelan. Namun, sejak pandemi Covid-19 melanda, dia dirumahkan.
Najib mendaftar program kartu prakerja pada hari pertama pendaftaran, 11 April. Awalnya, dia pesimistis karena pendaftar mencapai 5 juta orang. Hampir sama dengan jumlah pendaftar CPNS 2019. Padahal, kuota gelombang pertama hanya 200 ribuan. Meski namanya lolos, saldo kartu prakerjanya masih nol rupiah. ’’Disuruh pilih program dulu,’’ katanya.
Lain lagi cerita Ika Prasetyowati. Perempuan 27 tahun asal Kabupaten Pati itu dinyatakan tidak lolos. Dia sempat bingung dengan status pendaftarannya. Sebab, yang muncul dalam website hari ini adalah keterangan dia gagal karena melebihi kuota gelombang I. ’’Kalau sudah memenuhi kuota, kenapa tidak ditutup saja pendaftarannya,’’ keluhnya.
Sementara itu, Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menuturkan, proses seleksi dilakukan secara acak oleh sistem. Meski begitu, pihaknya mengutamakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Khususnya yang nomor induk kependudukannya sudah diusulkan oleh kementerian/lembaga terkait.
”Kami menerima data tersebut dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, serta beberapa kementerian/lembaga lainnya,” beber Panji.
Meski begitu, jumlah yang diusulkan melebihi kuota per gelombang setiap pekan. Berdasar data yang diberikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, ada 1,4 juta penduduk yang terkena PHK. Sementara itu, kuota setiap gelombang hanya 200 ribu orang. Karena itu, menurut dia, sistem acak paling adil. ”Jadi, kalau kami yang pilih-pilih, akan dipertanyakan juga. Paling fair kan acak. Bukan begitu?” ungkapnya.
Untuk memastikan peserta yang lolos tepat sasaran, Panji meminta kementerian/lembaga yang mengusulkan bertanggung jawab melakukan verifikasi dan validasi. ”Jadi, informasi dan deklarasi yang diberikan di situs adalah informasi tambahan. Yang kemudian dikroscek kembali,” terangnya.
Head of Marketing and Communication Pintaria Zaneti Sugiharti mengatakan, Pintaria sudah berpengalaman menangani perkuliahan online dengan lebih dari 20 unit perguruan tinggi. Selain itu, tersedia beragam kursus online maupun offline. ’’Dengan jumlah lebih dari 100 ribu,’’ katanya. Pintaria telah berhasil mengkurasi lebih dari 125 lembaga pelatihan. Juga, memilih materi kursus atau training yang relevan. Total ada 900 lebih produk pelatihan yang diajukan ke pemerintah. ’’Sebanyak 199 di antaranya telah disetujui pemerintah,’’ katanya.
Platform lain yang digandeng pemerintah adalah Skill Academy yang berafiliasi dengan Ruangguru. Keikutsertaan Skill Academy menjadi perbincangan. Pasalnya, Ruangguru dipimpin Adamas Belva Syah Devara, staf khusus Presiden Jokowi.
Lead Public Relation Ruangguru Sekar Tandjung kemarin menjelaskan, konten-konten pelatihan online telah mereka siapkan. Dia mengatakan, masyarakat bisa melihat perincian konten sebelum membeli atau memilihnya. Termasuk informasi berapa jumlah video dan dokumen modul pelatihan. Contohnya, paket pelatihan ojek online yang bisa berlangsung sehari terdiri atas enam kelas. Salah satu kelasnya adalah perencanaan keuangan untuk prakerja harian lepas.
Sekar menuturkan, untuk video, isinya tidak berupa grafis atau tulisan saja. Tetapi, juga berupa tayangan tutor atau praktisi industri. ’’Peserta atau penonton akan merasakan seperti interaksi dengan guru,’’ jelasnya. Skill Academy juga melakukan pretest dan post-test. Dengan begitu, peserta bisa mengetahui dampak pelatihan terhadap kemampuan mereka.
Di tengah hasil seleksi yang sudah diumumkan, gelombang kritik terhadap program yang ditengarai bagi-bagi proyek untuk platform pelatihan online belum mereda. Bahkan, muncul wacana agar program itu ditinjau ulang.
Praktisi vokasi Kun Wardana menyampaikan kekhawatiran bahwa pelamar program kartu prakerja hanya mengejar kucuran uang tunai. ’’Sehingga tujuan akhir untuk mengurangi pengangguran menjadi missing,’’ katanya kemarin (17/4). Menurut dia, ada dua hal penting untuk menilai program kartu prakerja. Pertama, tidak ada jaminan pemilik kartu atau peserta program prakerja akan mendapatkan pekerjaan. Lalu, tidak ada link and match dalam pelaksanaannya.
Karena itu, perlu dilakukan monitoring. Khususnya, dibangun ekosistem yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Menurut dia, kebutuhan pasar kerja saat ini kerap berubah dengan cepat. Perlu ada peta jalan atau road map penyiapan tenaga kerja.
Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir mengatakan, pelatihan berbasis daring dalam program kartu prakerja tidak tepat di tengah pandemi korona seperti saat ini. Apalagi pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk program kartu prakerja.
Menurut dia, saat ini banyak penganggur karena lesunya sektor industri. ’’Mereka pekerja lama yang membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup,’’ terangnya. Politikus PPP itu mengatakan, di tengah maraknya PHK, pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Sebab, berdasar struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik. Sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu 2,73 persen. Karena itu, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tidak goyah adalah memberikan bantuan-bantuan tunai. ”Artinya, pemerintah seharusnya tidak memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu prakerja,” papar dia.
Menurut Anas, anggaran pelatihan online kurang bermanfaat untuk penerima bantuan. Bahkan, hanya akan dinilai sebagai proyek yang menguntungkan penyedia jasa pelatihan. Berbeda halnya jika kartu prakerja dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19. Akan ada multiplier effect bagi perekonomian.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, program kartu prakerja tidak efektif di tengah pandemi Covid-19. Setelah mengikuti pelatihan kerja pun, belum tentu tersedia pekerjaan. ”Pemerintah bisa meninjau ulang program ini. Krisis ini sudah di depan mata,” kata Eddy.
Dia juga mengkritisi materi pelatihan kerja yang dinilai tidak kompetitif. ”Mohon maaf, semua materi pelatihan bisa diakses dengan mudah di YouTube secara gratis,” imbuhnya.
Daripada meluncurkan kartu prakerja, pihaknya mengimbau pemerintah untuk mengambil langkah cepat menyelamatkan perekonomian nasional. Salah satu caranya adalah dengan memberi dukungan gaji (income support) ke perusahaan. Income support, jelas Eddy, adalah kebijakan pemerintah untuk membantu pembayaran sebagian gaji karyawan untuk mencegah terjadinya PHK. ”Kebijakan ini memang tidak lazim. Tapi, beberapa negara sudah menjalankan,” paparnya.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, program pelatihan online harus dibatalkan. Sebab, kegiatan itu tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. ”Bukan saatnya pelatihan online,” jelasnya. Yang harus dilakukan pemerintah adalah menangani persebaran virus korona. Bukan malah melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan penanganan Covid-19. Anggaran juga harus diarahkan untuk mengatasi masalah yang sangat berat bagi masyarakat itu.(Ilham Safutra/wan/han/lum/mar/c6/oni/jawapos)