Jokowi Buka Opsi Larang Mudik Setelah Mendapat Banyak Kritik
(Foto: antara)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memastikan tidak menutup opsi melarang kegiatan kembali ke daerah asal atau mudik di tengah penyebaran virus corona (Covid-19).
Opsi tersebut dipastikan Jokowi terbuka untuk diambil setelah melakukan evaluasi. Namun, saat ini perihal mudik bagi masyarakat, terutama di Jabodetabek masih berupa imbauan dari pemerintah.
"Kemungkinan adanya larangan mudik kita putuskan setelah evaluasi di lapangan," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Kamis (9/4).
Jokowi bilang melakukan evaluasi terkait arus mudik yang mulai terjadi di tengah pandemi Covid-19. Selain tradisi, mudik saat ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi.
Semenjak penyebaran semakin luas dan mulai dilakukan pembatasan sosial (social distancing) di Jakarta, sejumlah masyarakat mulai tertekan secara ekonomi. Terutama bagi pekerja harian dan sektor informal.
"Penyaluran bantuan sosial khusus di Jabodetabek bertujuan agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik," terang Jokowi.
Selain itu pemerintah juga akan menekan arus mudik dengan sejumlah pembatasan. Termasuk dengan pembatasan transportasi umum dan kendaraan pribadi.
Meski begitu, pemerintah telah melakukan pelarangan bagi sejumlah pihak untuk mudik. Antara lain yang dilarang adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polisi, serta pegawai BUMN termasuk untuk perusahaan anak cucunya.
Sebelumnya kebijakan pemerintah pusat tidak melarang mudik mendapat kritikan dari banyak pihak. Pasalnya, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial dan meminta agar para perantau tidak kembali ke kampung halaman.
Namun pemerintah pusat justru tidak tegas soal larangan mudik. Hal ini menjadi dilema bagi daerah untuk melarang setiap orang mudik mudik.
Bahkan sejumlah lembaga keagamaan melarang mudik di tengah pandemik virus corona karena berpotensi membawa virus tersebut ke perkampungan. ( Abdul Basith/Noverius Laoli/kontan)