Siapkan Rp10 Triliun, Menteri Basuki Mulai Program Padat Karya di 34 Provinsi
Salah Satu Proyek dalam Program Padat Karya Tunai. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Presiden Joko widodo (Jokowi) menginstruksikan supaya program padat karya dijalankan secepatnya. Hal ini pun direspons Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan percepat realisasi program padat karya tunai (cash for work) dengan anggaran sebesar Rp10 triliun yang tersebar di 34 Provinsi.
Percepatan program padat karya Kementerian PUPR utamanya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19.
Anggaran program padat karya tersebut digunakan untuk 7 program, yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran.
“Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Basuki, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2020). ( Taufik Fajar/okezone)